Aktivis Lingkungan Somasi Menteri Lingkungan Hidup

www.tempointeraktif.com
Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Minggu (8/8) mengirimkan surat somasi ke Menteri Lingkungan Hidup (LH) di Jakarta.

Dalam surat nomor 25/ec-AD/VIII/2010 itu, Ecoton, lembaga swadaya masyarakat yang saat ini getol memperjuangan penyelamatan Sungai Brantas, menguraikan bahwa pemerintah, khususnya Mmenteri LH, telah lalai terhadap kewajibanya mengelola Sungai Brantas. “Berdasarkan Fakta Kwalitas Air 2008-2010, Sungai Brantas masuk dalam kategori sungai dengan tingkat pencemaran berat,” kata Direkur Ecoton Prigi Arisandi, Minggu (8/8).

Sebelumnya, 6 Juli 2020 lalu, Ecoton mensomasi Menteri Pekerjaan Umum, karena dinilai lalai dalam menjalankan kewajibannya mengelola fisik Sungai Brantas, seperti tanggul, bibir sungai, dan dasar sungai. “Kegiatan penambangan liar terhadap pasir Sungai Brantas yang terjadi di sejumlah daerah yang dilewati sungai itu sudah sangat parah,” ujar Prigi kepada Tempo.

Menurut Prigi, sasaran tembak somasi adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika kedua menteri –anak buah SBY itu, tidak merespon somasi yang dilayangkan, maka somasi berikutnya langsung ditujukan kepada Presiden SBY. Ecoton telah bersepakat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya untuk melayangkan somasi kepada presiden tahun 2011. Namun, berkaitan dengan somasi terhadap Menteri LH, tembusannya antara lain juga ditujukan kepada presiden.

Ecoton bersama LBH siap memperkarakan masalah ini secara perdata dan pidana. ”Kami sudah lebih dari sepuluh tahun berjibaku menyelamatkan Sungai Brantas, baik dari fisik maupun kwalitas airnya, terutama karena pencemaran oleh industri, tapi tidak pernah ada langkah konkrit dari pemerintah untuk melakukan penindakan terhadap pelaku perusakan fisik sungai maupun yang mencemarkan air,” kata Prigi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, Sungai Brantas dimasukkan dalam kategori: Sungai Strategis Nasional. Sebab, 20 persen masyarakat Jawa Timur menggantungkan hidupnya pada sungai tersebut untuk kepentingan irigasi, hingga air minum. ”Bahkan faktanya saat ini bukan lagi 20 persen, melainkan sudah mencapai di atas 40 persen,” papar Prigi.

Sebelum terbitnya PP tersebut, tanggung jawab pengelolaan fisik maupun kwalitas airnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi setelah PP tersebut, tanggung jawab beralih ke pemerintah pusat.

Dasar acuannya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air. Pada pasal 16d undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kewenangan dan tangung jawab pengelolaan berada di tangan presiden bersama menteri terkait.

Prigi juga menjelaskan, somasi kepada Menteri LH dilakukan karena surat desakan penyelamatan Sungai Brantas kepada Deputi Menteri LH Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Nomor : 12/ec-KWPU/XII/2009, tertanggal 3 Desember 2009, tak digubris. Dalam itu, Ecoton menyebut enam masalah pokok di Sungai Brantas, yakni berkurangnya kawasan resapan air di daerah hulu, tercemarnya kwalitas air di daerah hulu, penurunan dasar sungai, berubahnya profil sungai, kepunahan lima jenis ikan khas SungaiBrantas, serta tingginya tingkat pencemaran di Sungai Brantas tengah dan hilir.

”Namun, hingga delapan bulan sejak surat desakkan kami kirimkan tidak ada realisasi upaya kongkret untuk pemulihan Sungai Brantas,” ucap Prigi.
sumber : www.tempointeraktif.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: